PERMAHI Aceh Tekankan Transparansi dan Dukungan Nyata dalam Penggunaan Pokir DPRA Pasca Bencana

Pasca terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, perhatian terhadap transparansi dalam penggunaan anggaran, khususnya yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), semakin mendesak. Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Aceh, Rifqi Maulana, menyoroti pentingnya keberpihakan DPRA terhadap masyarakat yang terdampak. Dalam kondisi darurat ini, masyarakat sangat membutuhkan dukungan nyata, namun kenyataannya, banyak yang masih terjebak dalam tenda-tenda darurat sementara upaya pemulihan ekonomi terasa lambat. Artikel ini akan mengeksplorasi pentingnya transparansi dalam penggunaan Pokir DPRA dan bagaimana hal ini dapat menjadi jembatan untuk mendukung masyarakat Aceh yang sedang menghadapi kesulitan.

Keberpihakan DPRA dalam Penanganan Bencana

Rifqi Maulana menilai bahwa peran DPRA dalam menangani bencana di Aceh belum menunjukkan keberpihakan yang diharapkan. Ia mengamati bahwa kondisi di lapangan tidak mencerminkan perhatian yang cukup dari lembaga legislatif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Banyak warga yang masih tinggal di tenda-tenda darurat, menunggu bantuan yang tidak kunjung datang.

“Jika kita melihat langsung di lapangan, jelas bahwa masyarakat masih berjuang sendiri. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran dari DPRA belum berjalan dengan optimal,” ungkap Rifqi. Dalam pandangannya, tanggung jawab legislatif seharusnya tidak hanya terbatas pada pengesahan anggaran, tetapi juga pada pengawasan dan implementasi yang efektif.

Transparansi dalam Penggunaan Pokir

Masalah yang dihadapi tidak terlepas dari pengelolaan anggaran daerah, termasuk penggunaan Pokir DPRA yang sampai saat ini belum sepenuhnya transparan. Rifqi menekankan bahwa Pokir seharusnya menjadi saluran bagi aspirasi masyarakat yang perlu diakomodasi dalam kebijakan anggaran. Namun, tanpa adanya keterbukaan informasi, masyarakat tidak dapat memastikan apakah dana tersebut digunakan untuk kepentingan mereka.

• Pokir berasal dari aspirasi masyarakat.
• Data tentang penggunaan Pokir belum dipublikasikan.
• Keterbukaan informasi penting untuk memastikan akuntabilitas.
• Penggunaan anggaran harus jelas dan terarah.
• Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan.

Pentingnya Keterbukaan Data Anggaran

Bagi Rifqi, transparansi penggunaan Pokir DPRA tidak hanya merupakan isu legalitas, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepercayaan publik. “Pokir itu dari rakyat. Namun, jika data tidak dipublikasikan, masyarakat tidak akan tahu apakah anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk mereka,” tambahnya. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Ia juga menggarisbawahi bahwa minimnya transparansi dapat menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Tanpa data yang jelas, sulit untuk menilai apakah program yang dilaksanakan benar-benar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau ada kepentingan lain yang mendasarinya. “Transparansi akan memungkinkan publik untuk ikut serta dalam pengawasan,” tegas Rifqi.

Mendorong DPRA untuk Bertindak

Oleh karena itu, PERMAHI Aceh mendorong DPRA serta pemerintah daerah untuk membuka data Pokir secara menyeluruh. Ini mencakup informasi tentang besaran anggaran, program kegiatan, serta siapa saja yang menjadi penerima manfaat. “Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memberikan kejelasan. Jika transparan, publik juga bisa berperan dalam pengawasan,” jelasnya.

Rifqi berharap agar penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respon cepat di awal, tetapi juga pada pemulihan yang serius. “Ukuran nyata dari keberpihakan pemerintah dan legislatif kepada rakyat terlihat dari bagaimana mereka menangani pemulihan pascabencana,” ujarnya.

Mengutamakan Kebutuhan Korban Bencana

Dalam situasi darurat seperti ini, fokus utama seharusnya adalah memenuhi kebutuhan korban. “Jangan sampai masyarakat harus berlama-lama di tenda darurat sementara anggaran berjalan tanpa arah yang jelas,” kata Rifqi. Ia menekankan pentingnya pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, terutama untuk mereka yang paling terdampak bencana.

Rifqi juga menjelaskan bahwa Pokir seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mendukung masyarakat, terutama di saat-saat kritis. “Jika Pokir lahir dari aspirasi rakyat, logikanya, penggunaan anggaran hari ini harus diarahkan untuk membantu korban bencana. Namun, kenyataannya, dampak dari anggaran tersebut belum terasa maksimal,” paparnya.

Keberanian untuk Transparan

Rifqi juga menegaskan bahwa klaim bahwa Pokir sebagai representasi aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada narasi normatif. Harus ada keberanian dari para pemangku kepentingan untuk membuka data secara transparan agar publik bisa menilai secara objektif. “Keterbukaan adalah langkah awal untuk menciptakan kepercayaan,” ungkapnya.

Tanpa adanya keterbukaan, sulit untuk memastikan apakah program-program yang dijalankan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat atau hanya memenuhi kepentingan tertentu. “Kita perlu memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar menyentuh rakyat yang sedang kesulitan,” tegasnya.

Membangun Kepercayaan Melalui Aksi Nyata

Keberhasilan dalam penanganan bencana tidak hanya diukur dari seberapa cepat bantuan diberikan, tetapi juga dari seberapa efektif pemulihan dilakukan. Rifqi mengingatkan bahwa masyarakat yang masih berada di tenda-tenda darurat menandakan bahwa ada yang perlu dibenahi dalam sistem penganggaran dan penyaluran bantuan. “Kita harus memastikan bahwa anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan mereka yang paling membutuhkannya,” ujarnya.

Dalam konteks ini, DPRA memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran, termasuk Pokir, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jika tidak, maka akan sulit untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat.

Mendorong Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran adalah langkah penting untuk memastikan akuntabilitas. Rifqi percaya, dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran dapat diminimalkan. “Keterlibatan publik adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai,” kata Rifqi.

Ia juga berharap agar ke depan, penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif. “Kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa anggaran yang disediakan benar-benar digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan,” tutupnya.