Pemkab Madina Perpanjang Masa Transisi untuk Memulihkan Infrastruktur Secara Efektif
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengambil langkah strategis dengan memperpanjang masa transisi darurat bencana selama tiga bulan ke depan. Keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak bencana yang terjadi di berbagai lokasi, di mana penanganan yang dilakukan masih dianggap kurang optimal.
Perpanjangan Masa Transisi Darurat
Keputusan untuk memperpanjang masa transisi ini diambil dalam rapat evaluasi yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung di Panyabungan pada hari Minggu, 29 Maret 2026. Rapat tersebut menjadi wadah diskusi untuk mengidentifikasi langkah-langkah selanjutnya dalam penanganan bencana.
Kerusakan Infrastruktur yang Masih Terjadi
Pj. Sekda Madina, Afrizal Nasution, menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut pada bulan November 2025 telah menyebabkan kerusakan yang cukup parah, terutama akibat banjir dan tanah longsor. Hingga kini, proses pemulihan infrastruktur vital seperti jalan dan irigasi masih dalam tahap berlangsung.
“Penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal perbaikan jalan, sistem irigasi, dan normalisasi sungai,” ungkap Afrizal saat menyampaikan laporan di hadapan peserta rapat.
Koordinasi Penting untuk Pemulihan
Bupati Madina, H. Saipullah Nasution, menjelaskan bahwa perpanjangan masa transisi ini merupakan yang ketiga kalinya. Meskipun aktivitas masyarakat secara umum telah kembali normal, Pemkab Madina masih menghadapi tantangan dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan perbaikan yang diperlukan.
“Sebagian dari usulan yang kami ajukan telah mendapatkan respons, namun masih ada yang menunggu. Kami berharap kementerian terkait segera melakukan verifikasi di lapangan agar bantuan bisa segera terealisasi,” jelas Saipullah dengan penuh harapan.
Pentingnya Legalitas untuk Alokasi Anggaran
Ia juga menambahkan bahwa perpanjangan status darurat ini sangat vital karena memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui Biaya Tak Terduga (BTT). Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Fokus pada Perbaikan Infrastruktur Jalan
Salah satu isu utama yang diangkat dalam rapat tersebut adalah kerusakan berat pada ruas jalan Jembatan Merah – Batang Natal. Menyikapi hal ini, Pemkab Madina telah menyampaikan usulan mendesak kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar segera melakukan perbaikan yang diperlukan.
Dukungan dari Pihak Legislatif
Ketua DPRD Madina, H. Erwin Efendi Lubis, juga menunjukkan dukungannya terhadap perpanjangan masa transisi ini. Menurutnya, langkah ini memberikan payung hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda akibat bencana.
“Kami dari eksekutif dan legislatif sudah bersinergi untuk meminta pemerintah provinsi agar segera melakukan perbaikan permanen di jalan Jembatan Merah – Batang Natal,” tegas Erwin, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi masalah infrastruktur yang mendesak.
Kesimpulan dan Harapan ke Depan
Perpanjangan masa transisi infrastruktur ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh Pemkab Madina untuk memastikan bahwa dampak bencana dapat ditangani dengan lebih efektif. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat segera menikmati fasilitas infrastruktur yang memadai.
Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, serta partisipasi aktif dari masyarakat, Pemkab Madina optimis bahwa infrastruktur akan segera pulih dan kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal.
