Pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat menjadi fokus utama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut 2027. Gubernur Bobby Nasution menekankan pentingnya tahun 2027 sebagai indikator keberhasilan dari program-program yang dilaksanakan pada tahun 2025 dan 2026. Dalam konteks ini, hasil yang dicapai tidak hanya menjadi warisan, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pembukaan Musrenbang RKPD Sumut 2027
Pada pembukaan Musrenbang RKPD Sumut 2027 yang berlangsung di Hotel Santika pada 22 April 2026, Gubernur Bobby menyampaikan visi dan arah pembangunan yang akan diambil. Dalam kesempatan ini, ia mengungkapkan lima basis pembangunan strategis yang menjadi landasan untuk Provinsi Sumut. Hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2027, yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Lima Basis Pembangunan Strategis
Kelima basis pembangunan yang diusulkan oleh Gubernur Bobby mencakup:
- Kawasan strategis daerah
- Kawasan komoditas unggulan
- Kawasan swasembada pangan, air, dan energi
- Kawasan transformasi
- Kawasan konservasi/rawan bencana
Kelima aspek ini dirumuskan untuk memastikan bahwa semua program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif dan terukur bagi masyarakat hingga tahun 2029. Gubernur menekankan pentingnya keberlanjutan program pembangunan yang telah dimulai, agar tidak menghilang begitu saja.
Program Prioritas untuk Masyarakat
Di tengah tantangan yang ada, Gubernur Bobby juga menggarisbawahi beberapa program prioritas yang perlu diperkuat. Salah satunya adalah program pendidikan gratis yang sebelumnya hanya diterapkan di Kepulauan Nias. Mulai tahun 2026, program ini akan diperluas ke daerah-daerah yang terkena dampak bencana pada akhir 2025.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan menghapus iuran komite sekolah di Kepulauan Nias dan menargetkan pendidikan gratis di daerah terdampak bencana pada bulan Juli tahun ini.
Peningkatan Sektor Kesehatan
Di sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumut berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan dengan menambah jumlah tenaga medis, khususnya dokter spesialis. Saat ini, terdapat 18 dokter yang sedang menjalani pendidikan di Universitas Sumatera Utara untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah Kepulauan Nias.
Selaras dengan Agenda Nasional
Dalam menyusun arah pembangunan Sumut 2027, Gubernur Bobby memastikan bahwa semua kebijakan sejalan dengan tema RKP Nasional, yang mengusung akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Di tingkat provinsi, tema ini diperdalam dengan fokus pada penguatan daya saing daerah serta percepatan pemulihan pasca bencana.
Rencana ini kemudian dijabarkan dalam enam basis pembangunan yang menjadi fondasi bagi kebijakan daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan di seluruh provinsi.
Produktivitas dan Komoditas Unggulan
Gubernur Bobby juga menekankan pentingnya produktivitas, terutama dalam sektor pertanian. Penguatan pada komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan cabai menjadi fokus utama. Pemerintah pusat telah menetapkan harga gabah kering giling sebesar Rp6.500 dan jagung Rp5.500, sementara harga pasar saat ini melebihi angka tersebut.
Fluktuasi harga cabai menjadi perhatian khusus, dengan harga saat ini berkisar antara Rp9.000 hingga Rp12.000. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih baik dalam mengelola komoditas untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani.
Strategi Investasi yang Adaptif
Gubernur Bobby juga mengungkapkan perubahan strategi dalam mendatangkan investasi. Sumatera Utara tidak lagi hanya bergantung pada industri besar, tetapi juga mendorong hilirisasi produk lokal. Ia meminta setiap daerah untuk menyiapkan feasibility study (FS) terkait potensi unggulan seperti gambir, kopi, dan kelapa, agar dapat menarik investasi yang lebih tepat sasaran.
“Pendekatan investasi harus adaptif dengan kondisi global. Jika investasi dari luar negeri melambat, maka kita harus lebih mendorong investasi dari dalam negeri,” tegasnya.
Pembiayaan dan Alokasi Anggaran
Dalam hal pembiayaan, Gubernur Bobby mengungkapkan adanya lonjakan signifikan pada alokasi anggaran RKP untuk Sumatera Utara, dari Rp2,1 triliun menjadi lebih dari Rp23 triliun. Melalui skema Transfer ke Daerah (TKD), Sumut juga menerima lebih dari Rp6 triliun dari total Rp10 triliun yang dialokasikan pemerintah pusat untuk tiga provinsi.
Ia berharap pada tahun 2027, kebijakan pemotongan anggaran tidak akan terlalu besar, mengingat kebutuhan pemulihan pasca bencana yang masih tinggi.
Pendekatan Pembangunan Berbasis Kawasan
Sebagai bagian dari strategi implementasi, Pemerintah Provinsi Sumut menyiapkan lima pendekatan pembangunan daerah. Salah satu yang menjadi fokus adalah penguatan kawasan pertumbuhan sebagai pusat ekonomi baru. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh provinsi.
“Target kita jelas, pertumbuhan harus berkualitas, merata, dan mampu menjawab tantangan pasca bencana,” ungkap Bobby.
Dengan berbagai program dan strategi yang telah dirumuskan, Musrenbang RKPD Sumut 2027 diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan implementasi program-program ini akan menjadi cerminan dari komitmen pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
